Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Seruyan tahun 2025, Serikat Pekerja Pabrik Kelapa Sawit Pemantang (SP.PKS-P) turut berperan aktif sebagai bagian dari unsur pekerja dalam Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Seruyan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Seruyan.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur tripartit, yaitu perwakilan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja dari berbagai sektor. SP.PKS-P hadir sebagai perwakilan pekerja dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya dari lingkungan PT Teguh Sempurna Abadi (TSA) yang membawahi unit PMF, KCP Pemantang, dan Biogas Pemantang, di bawah naungan Minamas Plantation Region Kalimantan Tengah Barat.
Dalam forum tersebut, SP.PKS-P menyampaikan sejumlah aspirasi dan pertimbangan dari sisi buruh, termasuk:
-
Kenaikan biaya hidup di wilayah Seruyan
-
Kelayakan upah minimum untuk kebutuhan hidup layak
-
Pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha
“Kami hadir bukan sekadar sebagai formalitas, tapi untuk menyuarakan kondisi riil pekerja di lapangan. Kami ingin keputusan UMK tahun 2025 mencerminkan keadilan dan kepedulian terhadap kesejahteraan buruh,” ujar perwakilan SP.PKS-P dalam rapat tersebut.
Kehadiran SP.PKS-P dalam forum resmi dewan pengupahan ini menjadi bukti bahwa organisasi pekerja tidak hanya aktif di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga ikut terlibat dalam proses kebijakan publik yang berdampak luas bagi kehidupan pekerja di Kabupaten Seruyan.
Penetapan UMK 2025 diharapkan menjadi hasil musyawarah bersama yang mampu menjawab tantangan ekonomi, serta menjadi dasar yang adil dalam menentukan nilai kerja buruh untuk tahun mendatang.